Anggota DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Taman Replika Kerajaan Nusantara dan Monumen Dunia di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) didorong segera memiliki pola pengelolaan yang jelas agar dapat dibuka dan dimanfaatkan masyarakat secara lebih optimal.

Anggota DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, menilai keberadaan taman yang berkembang melalui swadaya warga tersebut sudah menunjukkan potensi untuk menjadi salah satu tujuan wisata di Tenggarong.

Ia mengatakan, dirinya bersama pemerintah sebelumnya telah melihat langsung kondisi taman setelah mendapat informasi mengenai pengembangan kawasan tersebut.

Dalam kunjungan itu, pembangunan taman diketahui dilakukan melalui swadaya masyarakat dan tidak bersumber dari APBD.

Menurutnya, keterlibatan warga dalam membangun kawasan tersebut perlu mendapat tindak lanjut, terutama menyangkut siapa yang nantinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan taman.

“Memang permintaan kawan-kawan yang pada saat itu swadaya, agar segera taman miniatur sekarang itu dibantu untuk push dalam hal pengelolaannya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD pada Senin (28/9/2026).

Ia menyebut pengelolaan dapat dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

Pokdarwis maupun Karang Taruna dapat menjadi pilihan, sementara kerja sama dengan pihak ketiga juga terbuka untuk dibahas.

“Mungkin ke Pokdarwis tempat atau ke Karang Taruna, atau bisa kita pihak ketiga,” ucapnya.

Menurutnya, kepastian pengelola dibutuhkan agar pembangunan yang sudah dilakukan masyarakat dapat berlanjut menjadi aktivitas wisata.

Pengelola nantinya dapat menata kawasan, menjaga fasilitas dan mengatur aktivitas pengunjung.

Ia juga melihat potensi ekonomi dari keberadaan taman tersebut, jika nantinya telah memiliki sistem pengelolaan yang sesuai aturan, pemerintah dapat membahas mekanisme retribusi dari aktivitas kunjungan.

Skema tersebut juga dinilai dapat membuka peluang agar aktivitas wisata memberikan pemasukan bagi daerah.

“Mungkin sistem retribusi seperti apa kita tetapkan, bisa menjadi PAD buat daerah kita,” tuturnya.

Pengembangan taman hingga kini masih berjalan melalui keterlibatan masyarakat. Ia menyebut warga secara patungan terus menambahkan sejumlah elemen untuk memperindah kawasan tersebut.

“Perkembangannya sendiri memang sejauh ini swadaya masyarakat yang dalam tanda kutip patungan itu cukup luar biasa, karena menambah beberapa warna, kan, warna-warna baru,” ungkapnya.

Menurutnya, aktivitas masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kawasan masih terus mendapat perhatian meski belum dibuka secara resmi.

“Dan belum dibuka secara resmi pun kunjungan masyarakat saya lihat tinggi di situ,” kata dia.

Kondisi tersebut menjadi alasan agar pemerintah daerah harus segera menentukan langkah pengelolaan.

Dengan adanya pengelola, kunjungan yang sudah mulai tumbuh dapat diarahkan menjadi aktivitas wisata yang lebih tertata.

Ia berharap pembahasan mengenai dasar pengelolaan dapat segera dilakukan.

Ia membuka kemungkinan adanya regulasi maupun kerja sama dengan pihak lain untuk mempercepat pemanfaatan taman.

“Dan harapannya memang segera, entah kita dorong Perbup-nya atau Perda-nya, segera kita rasakan dan mungkin bisa kita dorong ke pihak ketiga, mungkin seperti itu, untuk segera bisa difungsikan si taman miniaturnya,” tegasnya.

Ia menilai masyarakat yang sejak awal membangun taman tetap perlu dilibatkan ketika pola pengelolaan ditetapkan.

Dengan demikian, hasil swadaya warga dapat terus dirawat sekaligus dikembangkan menjadi kawasan wisata yang memberikan manfaat lebih luas.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Awang Agus Dharmawan mengatakan, pengelolaan destinasi berbasis masyarakat mulai diterapkan di Kelurahan Panji.

Pemerintah membentuk Pokdarwis Panji Berseri sebagai salah satu wadah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata.

Pokdarwis tersebut saat ini diarahkan untuk menangani Taman Replika Kerajaan Nusantara dan Monumen Dunia.

Pola tersebut dinilai dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan destinasi wisata lain di wilayah Panji.

“Alhamdulillah sudah ada Pokdarwis Panji, tapi itu sih lebih fokus ke lokasinya Taman Miniatur,” ujarnya.

Ia mengatakan keberadaan Pokdarwis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pola pengelolaan yang tidak sepenuhnya bertumpu pada perangkat daerah.

Masyarakat diberi ruang untuk ikut menjalankan destinasi sehingga pengelolaan dapat berlangsung lebih aktif.

“Karena kalau semua dikelola Dinas Pariwisata, kemungkinan stagnan, tidak bisa jalan,” kata dia.

Pendekatan tersebut selanjutnya diarahkan agar masyarakat di lingkungan sekitar turut mengambil peran.

Kelurahan Panji memiliki 19 RT yang dinilai memiliki potensi untuk terlibat dalam menjaga serta mengembangkan destinasi wisata yang berada di wilayahnya.

“Karena Kelurahan Panji sendiri kan punya 19 RT itu. Artinya kalau 19 RT-nya mengelola tempat wisata yang memang di situ, insyaallah akan maju," tutupnya. (Adv/Kriz)